30 Desember 2010

2014: Mengharapkan Sistem Politik Seperti Apa?

Seperti apa, ya?

revisi 10.12.30-01

1 komentar:

  1. Sistem perpolitikan kita sebenarnya sudah sangat bagus, yaitu:
    1. Berfokus kepada ekonomi pasar dengan membuat sebagian besar produksi dan distribusi di tangan pasar. Sehingga ini membuat perekonomian menjadi efisien,
    2. Tetapi, negara juga memainkan peran, yaitu untuk mengatur supaya ekonomi pasar tidak sampai membuat krisis keuangan dan menjaga hak-hak buruh. Karena bagaimanapun juga, didalam ekonomi pasar, selalu terjadi pertentangan antara buruh dengan si pemilik modal. Inilah yang tidak kita inginkan,
    3. Kemudian, pemerintah juga memberi jaminan pemeliharaan anak-anak terlantar,

    Tetapi bagaimanapun juga, didalam prakteknya, sistem politik dan ekonomi Indonesia teramat sangat buruk, dikarenakan:
    1. Anak-anak terlantar tidaklah sungguh-sungguh dipelihara oleh negara,
    2. Pemerintah tidak menyediakan jaminan kesehatan dan pendidikan yang memadai,
    3. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah tidak bisa berjalan dengan efisien,
    4. Pemerintah tidak mampu mengintervensi pasar untuk menekan dua kecenderungan jelek dari sistem ekonomi pasar yang telah saya sebutkan diatas,
    5. Informasi tentang segala ragam hal yang berhubungan dengan ekonomi dan politik di Indonesia ini teramat sangat tertutup, dan itulah yang menjadikan korupsi sangat subur di Indonesia. Sehingga, bila ada suatu tender pemerintah yang dilakukan dengan tertutup(walaupun mereka bilang dilakukan secara terbuka sekalipun juga), itu memang karena didesign seperti itu, guna memungkinkan korupsi,
    6. Dikarenakan korupsi sangat merajalela, cost yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan swasta menjadi sangat besar, dan karenanya, perusahaan-perusahaan ini menjadi lebih sulit berkompetisi,
    7. Di tingkat lokal, perusahaan-perusahaan ini jauh lebih mungkin berhasil, bukan karena kompetisi, melainkan karena mereka pintar untuk melakukan manufer politik,

    Dengan kata lain, sistem kita yang seharusnya bisa menjamin efisiensi, malah dikangkangi oleh banyak pihak, untuk menjamin kesuksesan mereka berbuat fraud dan corruption.

    Akibatnya, bukan saja pemerintah dan dunia swasta yang korupsi dan melakukan tindakan fraud besar-besaran, tetapi juga institusi pendidikan, kepolisian, militer, peradilan, partai politik, parlemen, dan lain sebagainya.

    BalasHapus